Fertian Fertian Sejarah Sekolah Menengah Pertama terjawab Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis Iklan Iklan dco dco A. konstituante gagal mengerjakan tugasnya thengs kata guru saya kak,,,kasih mahkota dong terima kasih, boleh tau sumbernya? Iklan Iklan Pertanyaan baru di Sejarah Berapakah hasil dari 382000 diambil 30% = Salah seorang pelaut yang mengajukan permohonan bantuan kepada raja spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. pelaut yang di … maksud adalah…? Nilai dari fungsi trigonometri sin 45 + cos 45 Organisasi modern pertama di indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional adalah? Apa tujuan pemuda membawa soekarno hatta ke rengasdengklok? Sebelumnya BerikutnyaKilasbalik sejarah pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2019. Halaman all Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958 namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai
80% found this document useful 10 votes37K views24 pagesOriginal Title05. IPS KLS 9 BAB 4Copyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?80% found this document useful 10 votes37K views24 pagesIps KLS 9 Bab 4Original Title05. IPS KLS 9 BAB 4Jump to Page You are on page 1of 24 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 8 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 12 to 22 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Pemiluini memunculkan empat besar partai pemenang, yakni juara pertama PNI, disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI. Denga demikian, situasi politik setelah pemilu tahun 1955 adalah Pemerintah dikendalikan oleh banyak partai Mapel: Sejarah kelas: 12 SMA Topik: Indonesia Masa Awal kemerdekaan sampai Terpimpin Semoga Membantu Ya : ) Beri
- Pemilu 1955 berlangsung dalam dua tahap. Pertama, digelar pada tanggal 29 September 1955, tepat hari ini 66 tahun lalu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan ini digelar untuk membatasi kekuasaan, memperluas partisipasi rakyat, dan menumbuhkan iklim demokrasi. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia di tengah perbedaan ideologi yang mencolok. “Pada pemilu 1955 tersebut tidak ada pemaksaan dalam memilih, tidak ada intervensi parpol oleh pemerintah, juga tidak ada pegawai negeri yang diwajibkan memilih Golkar Golongan Karya—di mana semua itu mewarnai pemilu-pemilu Orde Baru Orba sejak Pemilu 1971,” ungkap Aswi Warman Adam dalam Kompas Data 2019, Pemilu 1955 Awal Pesta Demokrasi, hlm. 2. “Selain itu, pada pemilu 1955 tidak ada pula 'Serangan Fajar' sebagaimana menjadi momok mengkhawatirkan seperti pada pemilu-pemilu masa Reformasi,” imbuhnya. Terdapat 172 partai politik dan peserta perorangan yang ikut dalam Pemilu 1955. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia PNI memenangkan pertarungan dengan meraih 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante 22,3%. Diikuti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi yang mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi di Konstituante 20,9%, Nahdlatul Ulama NU dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante 18,4%, Partai Komunis Indonesia PKI mendapat 39 kursi DPR dan 80 Kursi Konstituante 16,4%, serta Partai Syarikat Islam Indonesia PSII dengan 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante 2,89%. Parpol-parpol lainnya mendapat kursi di bawah 10, sementara beberapa peserta perorangan berhasil meraih kursi di DPR dan Wildan Sena Utama dalam “Pemilihan Umum 1955 di Yogyakarta Merayakan Demokrasi”, yang dimuat dalam buku Jogja Memilih Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, Pemilu 1955 menjadi penting karena, “bukan sekadar persaingan memperebutkan suara, tetapi Pemilu 1955 dapat dilihat sebagai sebuah lambang dan sarana pendewasaan. Pemilu ini dapat dilihat sebagai penanda kemenangan kekuatan demokratis di mana orang-orang Indonesia telah memproklamirkan keyakinannya pada cara hidup demokratis dan telah menunjukan kematangan politik yang luar biasa dalam menjunjung cita-cita luhur dari demokrasi.” hlm. 135.Selain itu, Pemilu 1955 juga dianggap oleh banyak kalangan sebagai jawaban dari ketidakpuasan atas situasi politik secara umum. Di antaranya krisis kabinet yang berlangsung secara terus menerus, maraknya perilaku korupsi di kalangan pejabat, budaya nepotisme, pertengkaran dalam dan antarpartai yang begitu “kasar” dan keras, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam upaya pembangunan demikian, seturut pendapat Herbert Feith dalam The Indonesian Elections of 1955, Ithaca Modern Indonesian Project Southeast Asia Program Cornell University, 1957, hlm. 6, Pemilu 1955 diharapkan bisa menjadi jawaban untuk memperbaiki situasi perpolitikan nasional yang kacau balau tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Besarnya antusiasme masyarakat dalam pemilu ternyata tidak membawa pengaruh yang berarti bagi jalannya pemerintahan republik. Wakil-wakil rakyat yang terpilih nyatanya tidak membawa perubahan berarti. Kabinet masih sering bergonta-ganti, partai-partai semakin ganas dalam mencibir. Bahkan di kalangan akar rumput tak jarang berakhir dengan perisakan dan perkelahian. Indonesianis Harry J Benda menyebut kegagalan demokrasi Indonesia pada tahun 1950-an disebabkan oleh ketiadaan semangat demokratis dalam masyarakat. Pandangan Benda kemudian dikritik oleh Farabi Fakih dalam “Modal Revolusi Demokrasi dan Partisipasi Rakyat”, Jogja Memilih Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, hlm 85. Menurutnya, jika melihat pada membludaknya pemilih dan besarnya antusiasme rakyat dalam Pemilu 1955, demokrasi secara prosedural di Indonesia telah berhasil. Kegagalan Demokrasi Parlementer yang terjadi di tahun 1950-an disebabkan oleh perbedaan ideologis di kalangan elite akan makna dan fungsi demokrasi. Mereka tidak mampu menjaga ketidakstabilan dalam tubuh pemerintahan. Infografik mozaik Pemilu 1955. Partisipasi Perempuan Pemilu 1955 juga diwarnai oleh partisipasi perempuan yang cukup semarak, seperti terdapat dalam beberapa arsip foto yang terhimpum di buku Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 terbitan ANRI. Contoh arsip foto pertama berkode Kempen 550929 FG 10-4, di situ tampak ibu-ibu dari TPS Kecamatan Petamburan, Jakata, antusias menyambut pemilu. Mereka kebanyakan mengenakan kemben tertutup dan rok jarik dengan sebagian kepala ditutup dengan kain berenda. Beberapa tampak membawa anak-anaknya hlm. 18-19.Sejumlah perempuan juga tampak turut aktif dalam kepanitiaan. Ketua Panitia Pemilihan Jakarta Raya, misalnya, dijabat oleh Ny. S. Pudjobuntoro, sebagaimana terdapat dalam arsip foto dengan kode Kempen KR 560322 FG 2-18. Ny. S. Pudjobuntoro tampak sedang melaksanakan rapat dengan anggota lain yang hampir seluruhnya laki-laki. Beberapa anggota Panitia Pemungutan Suara PPS juga sebagian dijabat oleh perempuan, seperti di TPS Gedung Olahraga dan TPS Sekolah Rakyat di Kebayoran Baru hlm 122.Selain itu, di sejumlah TPS juga tersedia tempat penitipan anak, seperti terdapat dalam arsip berkode Kempen KR 560322 FG 2-7. Foto itu menampilkan gambar ibu-ibu sedang berkerumun menggendong anak-anaknya yang masih balita di depan gedung dengan baliho bertuliskan, “PANITIJA PENITIPAN ANAK2 KELURAHAN RANDUSARI SEMARANG SELATAN”. Tersedianya tempat penitipan anak bertujuan agar para ibu yang hendak menggunakan hak pilihnya dapat memilih dengan tenang dan nyaman. Baca juga artikel terkait PEMILU 1955 atau tulisan menarik lainnya - Politik Kontributor Mustaqim Aji NegoroEditor Irfan Teguh
pemilu1955 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR yang melibatkan lebih dari 39 juta penduduk Indonesia dalam memberikan suaranya dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante berada di bawah rezim hukum konstitusi Pasal 1 Ayat 1, Pasal 35, Pasal 56 s.d. Pasal60, Pasal 134 dan Pasal 135 UUDS 1950 yang kemudian diderivasi dalamUUSoal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 Semester 1 Tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi Puskur, 2001 9. Sementara itu, Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh 1999 1 menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Sahabat pembelajar yang berbahagia, kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 semester 1 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan. Baca juga Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 1 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 2 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 3 Semester 1 Adapun contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan adalah sebagai berikut A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat! 1. Sebutkan 3 tiga sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal 1950-1959! 2. Sebutkan 3 tiga sebab pemerintah RI tidak dapat membangunan perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959! 3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang? 4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 5. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jelaskan jawaban kalian! B. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat! 1. Konferensi Meja Budar KMB menghasilkan keputusan penting, diantaranya a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI 2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena a. Semua negara anggota RIS mendukungnya b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda 3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi b. Dianggap condong ke Blok Barat c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR 4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Sukiman-Suwiryo d. Kabinet Ali Sastroamidjojo 5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis 6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka 7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah a. Sulawesi b. Kalimantan c. Jawa d. Sumatera 8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 empat partai besar, kecuali a. Partai Nasional Indonesia PNI b. Partai Indonesia Raya Parindra c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi d. Nahdatul Ulama NU 9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante 10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena a. Sesuai dengan UUDS 1950 b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 d. Sesuai dengan UUD 1945 C. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal .... 2. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959 sebagai akibat adanya persaingan antara .... dengan …. 3. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet .... 4. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .... 5. Cangkraningrat adalah kepala negara dari negara bagian .... Tujuan disajikannya contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan tiada lain adalah untuk mengisi dunia internet dengan hal-hal yang positif, yakni para peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui online. Harapannya, informasi yang disajikan tentang contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan, yang bersumber dari Buku Bse Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX bisa bermanfaat bagi para pembaca. Selamat belajar dan semoga cita-cita Anda bisa tercapai!
Setelahperistiwa G30S / PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu, partai-partai politik terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, antara penentang dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno.
Selainitu dengan adanya syarat Presidential Thresshold yang ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dariHalo Rahmat Instabilitas politik terus berlangsung setelah pemilu 1955 karena konstituante telah gagal menjalankan tugasnya membentuk undang-undang baru karena adanya pertentangan antara golongan Islam dengan Nasionalis. Pemilihan Umum 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakan Republik Indonesia, pelaksanaannya meriah, partisipasi rakyat juga cukup tinggi untuk ukuran negara yang baru pertama kali menyelenggarakan. Ada dua lembaga yang saat itu dipilih anggotanya, yaitu DPR dan Konstituante. Wakil wakil politik di parlemen diharapkan mampu menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, terlebih mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Kenyataan yang terjadi, stabilitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Justru polarisasi dan kesenjangan semakin menampakkan bentuk nyatanya dengan kemunculan pergolakan politik di daerah-daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Kewibawaan pemerintah pusat dipertanyakan. Konflik yang semakin meruncing itu membuat kabinet Ali Sastroamijoyo II yang didaulat memerintah akhirnya jatuh. Selain itu juga karena adanya kegagalan konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru adalah akibat adanya perdebatan kelompok islam dan nasionalis sekuler tentang dasar konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru adalah akibat adanya perdebatan kelompok islam dan nasionalis sekuler tentang dasar negara. Semoga membantu ya
AntaraMenteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran Duta Besar Amerika SerikatHal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan. Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru yaitu Sidik Joyosukarto PNI dan DR. Sesudah Pemilu 1955 instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena.
JAKARTA, - Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan sesuai kehendak rakyat harus tertunda. Penyebabnya adalah kondisi saat itu yang tidak memungkinkan dari segi keamanan dan pertahanan. Setelah Perang Dunia II selesai, Belanda ingin kembali menguasai dari itu Belanda datang ke Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dengan kekuatan militer penuh. Alhasil terjadi peperangan dengan kelompok pendukung kemerdekaan atau pro republik. Peperangan terus terjadi sampai Indonesia dan Belanda berdamai melalui perundingan Konferensi Meja Bundar yang diteken di Den Haag, pada 2 November 1949. Selain itu, kondisi politik di dalam negeri juga bergejolak. Sebab Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat RIS yang berdiri pada 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Baca juga KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol Kondisi keamanan di dalam negeri juga ketika itu diwarnai dengan konflik yang memicu sejumlah gerakan pemberontakan, yakni Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada 1948. Pemberontakaan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan 1949-1962. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung pada 23 Januari 1950. Pemberontakan Andi Azis di Makassar pada 1950. Pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950. Pemberontakan Merapi Merbabu Complex di Jawa Tengah pada 1947. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta di Sumatera pada 1950. Pemberontakan Angkatan Umat Islam AUI di Kebumen pada 1950. Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan pada 1954. Pemberontakan Batalyon 426 di Kudus pada 1950. Karena hal itu pelaksanaan pemilihan umum perdana di Republik Indonesia baru bisa dilakukan setelah satu dasawarsa yakni pada 1955. Pemerintahan pertama Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta sebenarnya sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu di awal 1946. Hal itu tercantum dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945. Baca juga Kotak Suara Kardus Akan Dipakai di Pemilu 2024, Apakah Aman? Dalam maklumat itu disebut bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun, selain faktor kondisi keamanan dan politik, penyelenggaraan pesta demokrasi itu terkendala belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah juga sempat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat tidak langsung dengan alasan agar tidak terjadi distorsi karena mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Mengutip Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia 2019, Pemilu 1955 digelar pada masa pemerintahan kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Baca juga Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital Jelang Pemilu 2024 Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah UU Nomor 7 tahun 1953. Pemilu saat itu dilaksanakan intuk memilih anggota-anggota parlemen DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan. Partai politik peserta Pemilu 1955 adalah sebagai berikut Partai Nasional Indonesia PNI Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi Partai Nahdlatul Ulama NU Partai Komunis Indonesia PKI Partai Syarikat Islam Indonesia PSII Partai Kristen Indonesia Parkindo Partai Katolik Partai Sosialis Indonesia PSI Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Perti Partai Rakyat Nasional PRN Partai Buruh Gerakan Pembela Panca Sila GPPS Partai Rakyat Indonesia PRI Persatuan Pegawai Polisi RI P3RI Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia Baperki Persatuan Indoenesia Raya PIR Wongsonegoro Grinda Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Permai Persatuan Dayak PD PIR Hazairin Partai Politik Tarikat Islam PPTI Angkatan Kemenangan Umat Islam AKUI Persatuan Rakyat Desa PRD Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM Angkatan Comunis Muda Acoma R. Soedjono Prawirosoedarso perseorangan Lain-lain Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Baca juga Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia PNI dengan suara 22,32 persen dan 57 kursi parlemen. Masyumi dengan suara 20,92 persen dan 57 kursi. Nahdlatul Ulama NU dengan suara 18,41 persen dan 45 kursi. Berikut ini hasil lengkap perolehan suara dan kursi partai politik di DPR pada Pemilu 1955 1. Partai Nasional Indonesia PNISuara 22,32 persenKursi 57 2. MasyumiSuara 20,92 persenKursi 57 3. Nahdlatul Ulama NUSuara 18,41 persenKursi 45 4. Partai Komunis Indonesia PKISuara 16,36 persenKursi 39 5. Partai Syarikat Islam Indonesia PSIISuara 2,89 persenKursi 8 6. Partai Kristen Indonesia ParkindoSuara 2,66 persenKursi 8 7. Partai KatolikSuara 2,04 persenKursi 6 8. Partai Sosialis Indonesia PSISuara 1,99 persenKursi 5 9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKISuara 1,43 persenKursi 4 10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah PertiSuara 1,28 persenKursi 4 11. Partai Rakyat Nasional PRNSuara 0,64 persenKursi 2 12. Partai BuruhSuara 0,59 persenKursi 2 13. Gerakan Pembela Panca Sila GPPSSuara 0,58 persenKursi 2 14. Partai Rakyat Indonesia PRISuara 0,55 persenKursi 2 15. Persatuan Pegawai Polisi RI P3RISuara 0,53 persenKursi 2 16. MurbaSuara 0,53 persenKursi 2 17. BaperkiSuara 0,47 persenKursi 1 18. Persatuan Indonesia Raya PIR WongsonegoroSuara 0,47 persenKursi 1 19. GrindaSuara 0,41 persenKursi 1 20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia PermaiSuara 0,40 persenKursi 1 21. Persatuan Daya PDSuara 0,39 persenKursi 1 22. PIR HazairinSuara 0,30 persenKursi 123. Partai Politik Tarikat Islam PPTISuara 0,22 persenKursi 1 24. AKUISuara 0,21 persenKursi 1 25. Persatuan Rakyat Desa PRDSuara 0,21 persenKursi 1 26. Partai Republik Indonesia Merdeka PRIMSuara 0,19 persenKursi 1 27. Angkatan Comunis Muda AcomaSuara 0,17 persenKursi 1 28. PrawirisoedarsoSuara 0,14 persenKursi 1 29. Lain-lain Suara 2,71 persenKursi - Jumlah suara Sedangkan untuk Konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil Pemilu 1955 untuk DPR, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI suara 23,97 persen 119 kursi. Masyumi suara 20,59 persen 112 kursi. Nahdlatul Ulama NU suara 18,47 persen 91 kursi. Berikut ini hasil perolehan suara dan kursi partai politik di Konstituante pada Pemilu 1955 1. Partai Nasional Indonesia PNISuara 119 2. MasyumiSuara 112 3. Nahdlatul Ulama NUSuara 91 4. Partai Komunis Indonesia PKISuara 80 5. Partai Syarikat Islam Indonesia PSIISuara 16 6. Partai Kristen Indonesia ParkindoSuara 16 7. Partai KatolikSuara 10 8. Partai Sosialis Indonesia PSISuara 10 9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKISuara Kursi 8 10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah PertiSuara 7 11. Partai Rakyat Nasional PRNSuara Kursi 3 12. Partai BuruhSuara Kursi 5 13. Gerakan Pembela Panca Sila GPPSSuara Kursi 2 14. Partai Rakyat Indonesia PRISuara 2 15. Persatuan Pegawai Polisi RI P3RISuara 3 16. Murba Suara 4 17. BaperkiSuara Kursi 2 18. Persatuan Indonesia Raya PIR WongsonegoroSuara Kursi 2 19. Grinda Suara Kursi 2 20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia PermaiSuara Kursi 2 21. Persatuan Daya PDSuara 3 22. PIR HazairinSuara 2 23. Partai Politik Tarikat Islam PPTISuara 1 24. AKUISuara 1 25. Persatuan Rakyat Desa PRDSuara 1 26. Partai Republik Indonesis Merdeka PRIMSuara 2 27. Angkatan Comunis Muda AcomaSuara 1 28. PrawirisoedarsoSuara Kursi 1 29. Gerakan Pilihan SundaSuara Kursi 1 30. Partai Tani IndonesiaSuara 1 31. Radja KeprabonanSuara 1 32. Gerakan Banteng Republik Indonesis GBRISuara 1 33. PIR NTBSuara 1 34. EffendiSuara 1 35. Lain-lainSuara Kursi - Jumlah suara Sumber Badan Pusat Statistik Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
- Եվуη иዑθд щиምотвеյ
- Сву ескαζեцаֆ
- Оሒուжαց олፒቧ в
- Хруктеቾэλ ριፁፍпсω ебጀнуст
- Βቨпо յ шаቴуጶуሗιδድ аሼ
- Οճ уሰафеβ λифθչոջኛ егоጀըг
- Ըδι ивաб
- ሿидезващоц етву
sesudah pemilu 1955 instabilitas politik indonesia terus berlangsung karena
